• Terkuak pencairan Dana ADD tahap tiga tahun 2016 lalu, kepala Desa kunangan tidak libatkan Bendahara (101.82328190743%)

    Terkuak pencairan Dana ADD tahap tiga tahun 2016 lalu, kepala Desa kunangan tidak libatkan Bendahara

  • Terkuak pencairan Dana ADD tahap tiga tahun 2016 lalu, kepala Desa kunangan tidak libatkan Bendahara (101.40056022409%)

    Terkuak pencairan Dana ADD tahap tiga tahun 2016 lalu, kepala Desa kunangan tidak libatkan Bendahara

  • Terkuak pencairan Dana ADD tahap tiga tahun 2016 lalu, kepala Desa kunangan tidak libatkan Bendahara
  • Terkuak pencairan Dana ADD tahap tiga tahun 2016 lalu, kepala Desa kunangan tidak libatkan Bendahara
< =

Terkuak pencairan Dana ADD tahap tiga tahun 2016 lalu, kepala Desa kunangan tidak libatkan Bendahara

0

Minggu, 09 Januari 2021||17:57 Wib

Tebo lsmdankriminal.com- Berdasakan Permendagri 20/2018 dari pelaksaan Teknis pengelolahan keuangan desa " kepala desa " adalah pemegang kekuasaan pengelolahan keuangan desa (PKPKD) .dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolah keuangan desa kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.  Yang terdiri dari sekeraris desa, kepala urusan dan kepala seksi dan kepala urusan keuangan. 

yang di maksud kepala seksi dan urusan keuangan adalah bendehara desa dan tugasnya berdasarkan permendagri 20/2018 adalah menyusun RAK desa dan melakukan penata usaha yang meliputi Menerima, menyimpan, menyetorkan, /memembayar menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa, pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB desa Kaur keuangan dalam melaksakan pungsi kebendaharaan juga memiliki nomor pokok wajib pajak pemerintah desa.

Dari uraian di atas sudah jelas disebutkan poksi-poksi tugas dan pelaksaan teknis pengelolahan keuangan desa(PTPKD) berdasarkan Pemendagri 20/2018.

Dan tidak hal nya peraturan kemendagri tersebut terabaikan oleh salah satu oknum kepala desa yang menjabat sampai saat ini, di wilayah propinsi jambi kabupaten tebo,Di duga kades tersebut cairkan Dana ADD tahap 3 Tahun 2016 tidak melibatkan bendahara desa.

Terungkapnya permasahan ini,yang cukup menyita waktu bertahun-tahun lama nya,kini terkuak, berdasarkan informasi dari kalangan,Tokoh masyarakat desa kunangan kecamatan tebo ilir kabupaten tebo provinsi Jambi yang tidak kami sebutkan namanya, merasa resah dan tidak puas atas kinerja kepala desa yang tidak profesional dalam bekerja, dan di duga kepala desa tersebut dengan sengaja mengambil alih tugas pungsi bendahara tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu kepada bendahara desa kunangan.

Mantan bendahara desa kunangan, inisial SU  menyebutkan kepada media ini Di tahun anggaran Dana ADD tahun 2016 pencairannya tidak melibat kan diri nya sebagai bendahara desa waktu itu. Tambahnya"

Iya menduga ada oknum pemerintah/aparat desa dengan sengaja tidak melibat kan dia untuk mencair kan Dana ADD tahap Tiga di tahun 2016 dengan total yang di cairkan Di bulan Desember 2016 RP 375.199.000.00 Dan dana DBHP sebesar RP 30.866.000.00. Beserta sejumlah selembaran Bukti rekening koran Dari Bank 9 Jambi kabupaten tebo Yang di cairkan pada saat itu, ucapnya.

Saat awak media ini, konfirmasi melalui via telpon minggu 09/01/22, perihal tersebut, kepada kepala desa kunangan,  iya mengatakan" Salah mereka yang memberikan informasi kalau saya yang mencairkan tanpa sepengetahuan bendahara, artinya yang mengasih informasi tersebut tidak tahu aturan ucap kades, "Yang jelasnya cek, dan segala macam urusan pencairan waktu itu bendahara yang pegang.


 "Saya sudah tanda tangan di situ, kalau lah ada yang kurang tanda tangan walaupun tidak ada bendahara pihak bank pasti konfirmasi kepada Saya sebutnya. 

Di tempat terpisah, tokoh masyarakat setempat berharap agar pihak Dinas inspektorat kabupaten tebo, Dinas PMPD dan dinas terkait, agar segera mengambil tindakan tegas, kepada oknum kepala desa kunangan inisial JM.


Karena Di duga ada indikasi pemalsuan tanda tangan, dan penyalah gunaan jabatan, Harap nya. (Dian)