• H Bakhtiar Buka Secara Resmi Rakor Regsosek 2022 Kabupaten Batanghari (56.2%)

    H Bakhtiar Buka Secara Resmi Rakor Regsosek 2022 Kabupaten Batanghari

H Bakhtiar Buka Secara Resmi Rakor Regsosek 2022 Kabupaten Batanghari

0

Rabu 21 september 2022||19:30 wib


Batanghari lsmdankriminal.com-Wakil Bupati Batanghari, H Bakhtiar membuka secara langsung rapat koordinasi(Rakor) pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022 mencatat untuk membangun negeri Kabupaten Batanghari, Rabu (21/9/2022).

Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar, didampingi, kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Kepala BPS Batanghari Hartono dan Asisten I Setda Batanghari M Rifai Kadir memimpin langsung berjalannya rakor tersebut

Diketahui rakor tersebut diadakan oleh BPS dan didukung oleh Pemkab Batanghari dan diikuti oleh Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kades se-Kabupaten Batanghari di Ruang pola besar, Kantor Bupati Batanghari.

Kepala BPS Kabupaten Batanghari Hartono dalam sambutannya mengatakan, tujuan Rakor Raksosek ialah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pendataan awal Regsosek di Kabupaten Batanghari, menyusun strategi dan melaksanakan kegiatan pendataan awal Regsosek di kabupaten Batanghari dan melakukan rapat koordinasi pendataan baru Regsosek hari ini yaitu mencatat untuk membangun negeri satu data.

"Program perlindungan sosial pemberdayaan masyarakat. Rapat koordinasi merupakan moment penting untuk penyampaian kebijakan informasi terkini kepada pemerintah daerah dan nanti BPS Batanghari yang akan bersama-sama menyiapkan pelaksanaan pendataan pada tahun 2022," ucapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar dalam sambutannya menyampaikan hari ini adalah pelaksanaan Rakor daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka pendataan awal Regsosek tahun 2022.

"Pemerintah Kabupaten Batanghari menyambut baik dengan kegiatan pendataan ini, karena kita dalam hal proses meregistrasi mencatat data, baik itu dalam perlindungan sosial maupun ekonomi kita di Kabupaten Batanghari menghendaki data yang valid,"sebutnya.

Ia menyampaikan banyak data yang harus di validasi terutama masalah perindustrian, masih banyak data sosial yang masih perlu diperbaiki secara bersama, baik untuk yang dapat bantuan dari pemerintah (bantuan sosial) maupun ketepatan dari penerima subsidi.

"Tentu nya proses pendataan ini memerlukan proses perencanaan kita kedepan baik itu dalam hal perlindungan validasi masyarakat maupun database ataupun ruang kehidupan masyarakat Kabupaten Batanghari," ungkapnya.(DV)